ASOSIASI PENGUSAHA KONTRAKTOR SELURUH INDONESIA

PERATURAN PERSEROAN TERBATAS

Peraturan

Perseroan Terbatas

---

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas :

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tanggal 7 Maret 1995
• Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
• Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
• Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas beserta penjelasannya
• Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan AkuisisiI Bank

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan usaha bisnisnya :

• Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, tanggal 1 Februari 1982
• Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
• Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 525/MPP/Kep/XI/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Penyelenggaraaan Pendaftaran Laporan Keuangan Perusahaan
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian laporan akta ataupun tata cara pengajuan permohonan :

• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang M-01.HT.01.01 tahun 2008 Tentang Daftar perseroan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
• SALINAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang M-01-HT.01-10 tahun 2007 Tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasat Perseroan Terbatas.
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang Pemberlakuan SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik IndoNesia Nomor : M-01.HT.01.01 TAHUN 2000
  

• Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM tentang Dokumen Pendukung Data Isian Akta Notaris (DIAN)Model I dan Dokumen Pendukung Data Isian Akta Notaris (DIAN) Model II Untuk Perseroan Terbatas Tertentu.
• Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan SISMINBAKUM
• Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Tentang Jam Kerja Operator SISMINBAKUM di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
• Tata Cara Proses Pengalihan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas Dari Sistem Lama Ke SISMINBAKUM
• Perbaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.06.10-05
• Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Keputusan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum yang terbaru berkaitan dengan SISMINBAKUM

• Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
• Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
• Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Pengumuman

• 17-11-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU.AH.01.02-13 tentang Pencabutan Pakta Integritas
• 27-10-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU.AH.01.02-12 tentang Pembukaan Akses Penyesuaian UU No 40 Tahun 2007
• 16-10-2008 Pengumuman AHU-10.HT.03.01.Tahun 2008 tentang Pemberitahuan PP No 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
• 15-10-2008 PP No 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
• 15-10-2008 Penjelasan PP No 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
• 10-09-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU.AH.01.02-09 tentang Penutupan Akses Penyesuaian UU No 40 Tahun 2007, batas akhir 16 September 2008
• 06-06-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU 2-UM.01.01-55 tentang tidak diberlakukannya Penyelenggaran Konsultasi Hukum
• 06-06-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU 2-UM.01.01-56 tentang Permohonan Pelayanan Jasa Hukum
• 01-05-2008 Surat Edaran: Nomor: AHU-72.UM.01.01 Tahun 2008 tentang Alamat Surat Menyurat dalam Permohonan Pelayanan Jasa Hukum
• 01-05-2008 Surat Edaran: Nomor: AHU-07.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)
• 01-04-2008 Yayasan: Pengumuman Nomor: AHU2.UM.01.01-23 tentang Yayasan
• Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.HT.01.01.2001 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.2001 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PERATURAN PERSEROAN TERBATAS.

Peraturan

Perseroan Terbatas

---

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas :

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tanggal 7 Maret 1995
• Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
• Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
• Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas beserta penjelasannya
• Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan AkuisisiI Bank

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan usaha bisnisnya :

• Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, tanggal 1 Februari 1982
• Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
• Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 525/MPP/Kep/XI/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Penyelenggaraaan Pendaftaran Laporan Keuangan Perusahaan
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian laporan akta ataupun tata cara pengajuan permohonan :

• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang M-01.HT.01.01 tahun 2008 Tentang Daftar perseroan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
• SALINAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang M-01-HT.01-10 tahun 2007 Tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasat Perseroan Terbatas.
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang Pemberlakuan SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik IndoNesia Nomor : M-01.HT.01.01 TAHUN 2000
  

• Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM tentang Dokumen Pendukung Data Isian Akta Notaris (DIAN)Model I dan Dokumen Pendukung Data Isian Akta Notaris (DIAN) Model II Untuk Perseroan Terbatas Tertentu.
• Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan SISMINBAKUM
• Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Tentang Jam Kerja Operator SISMINBAKUM di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
• Tata Cara Proses Pengalihan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas Dari Sistem Lama Ke SISMINBAKUM
• Perbaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.06.10-05
• Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Keputusan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum yang terbaru berkaitan dengan SISMINBAKUM

• Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
• Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
• Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Pengumuman

• 17-11-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU.AH.01.02-13 tentang Pencabutan Pakta Integritas
• 27-10-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU.AH.01.02-12 tentang Pembukaan Akses Penyesuaian UU No 40 Tahun 2007
• 16-10-2008 Pengumuman AHU-10.HT.03.01.Tahun 2008 tentang Pemberitahuan PP No 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
• 15-10-2008 PP No 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
• 15-10-2008 Penjelasan PP No 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
• 10-09-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU.AH.01.02-09 tentang Penutupan Akses Penyesuaian UU No 40 Tahun 2007, batas akhir 16 September 2008
• 06-06-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU 2-UM.01.01-55 tentang tidak diberlakukannya Penyelenggaran Konsultasi Hukum
• 06-06-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU 2-UM.01.01-56 tentang Permohonan Pelayanan Jasa Hukum
• 01-05-2008 Surat Edaran: Nomor: AHU-72.UM.01.01 Tahun 2008 tentang Alamat Surat Menyurat dalam Permohonan Pelayanan Jasa Hukum
• 01-05-2008 Surat Edaran: Nomor: AHU-07.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)
• 01-04-2008 Yayasan: Pengumuman Nomor: AHU2.UM.01.01-23 tentang Yayasan
• Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.HT.01.01.2001 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.2001 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

PERATURAN PERSEROAN TERBATAS

Peraturan

Perseroan Terbatas

---

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas :

• Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tanggal 7 Maret 1995
• Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
• Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
• Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas beserta penjelasannya
• Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan AkuisisiI Bank

Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Hukum Perusahaan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan usaha bisnisnya :

• Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, tanggal 1 Februari 1982
• Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
• Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
• Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha
• Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham
• Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 525/MPP/Kep/XI/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Penyelenggaraaan Pendaftaran Laporan Keuangan Perusahaan
• UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM yang berhubungan dengan pengaturan tata cara penyampaian laporan akta ataupun tata cara pengajuan permohonan :

• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang M-01.HT.01.01 tahun 2008 Tentang Daftar perseroan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
• SALINAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-02.AH.01.01 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN, PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang M-01-HT.01-10 tahun 2007 Tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasat Perseroan Terbatas.
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM tentang Pemberlakuan SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM
• Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik IndoNesia Nomor : M-01.HT.01.01 TAHUN 2000
  

• Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM tentang Dokumen Pendukung Data Isian Akta Notaris (DIAN)Model I dan Dokumen Pendukung Data Isian Akta Notaris (DIAN) Model II Untuk Perseroan Terbatas Tertentu.
• Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan SISMINBAKUM
• Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Tentang Jam Kerja Operator SISMINBAKUM di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
• Tata Cara Proses Pengalihan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas Dari Sistem Lama Ke SISMINBAKUM
• Perbaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.06.10-05
• Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Keputusan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum yang terbaru berkaitan dengan SISMINBAKUM

• Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian Dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
• Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
• Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Pengumuman

• 17-11-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU.AH.01.02-13 tentang Pencabutan Pakta Integritas
• 27-10-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU.AH.01.02-12 tentang Pembukaan Akses Penyesuaian UU No 40 Tahun 2007
• 16-10-2008 Pengumuman AHU-10.HT.03.01.Tahun 2008 tentang Pemberitahuan PP No 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
• 15-10-2008 PP No 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
• 15-10-2008 Penjelasan PP No 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan
• 10-09-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU.AH.01.02-09 tentang Penutupan Akses Penyesuaian UU No 40 Tahun 2007, batas akhir 16 September 2008
• 06-06-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU 2-UM.01.01-55 tentang tidak diberlakukannya Penyelenggaran Konsultasi Hukum
• 06-06-2008 Pengumuman AHU Nomor: AHU 2-UM.01.01-56 tentang Permohonan Pelayanan Jasa Hukum
• 01-05-2008 Surat Edaran: Nomor: AHU-72.UM.01.01 Tahun 2008 tentang Alamat Surat Menyurat dalam Permohonan Pelayanan Jasa Hukum
• 01-05-2008 Surat Edaran: Nomor: AHU-07.AH.01.01 Tahun 2008 tentang Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM)
• 01-04-2008 Yayasan: Pengumuman Nomor: AHU2.UM.01.01-23 tentang Yayasan
• Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-04.HT.01.01.2001 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.2001 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia